Blora Pos – Kisruh yang melibatkan Pabrik Gula GMM Blora kini kian mengemuka dan dinilai tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan wacana. Hal tersebut disampaikan oleh Yuyus Waluyo, yang juga merupakan petani tebu, dalam wawancara terbarunya.
Menurut Yuyus, persoalan yang terjadi tidak sekadar teknis operasional, tetapi sudah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang dirasakan oleh petani tebu, karyawan, hingga masyarakat luas.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Kita melihat ada ketidakpastian operasional, kebijakan yang tidak jelas arah, dan itu berdampak langsung pada kepercayaan publik,” ujarnya. Ia menilai, akar persoalan terletak pada penempatan kelembagaan yang kurang tepat sejak awal. Dalam pandangannya, Perum Bulog bukanlah lembaga yang memiliki kompetensi utama dalam mengelola industri gula secara menyeluruh.
“Bulog itu perannya di stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula yang kompleks. Mengelola pabrik gula itu butuh ekosistem yang kuat, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Sebagai solusi, Yuyus mendorong adanya langkah koreksi struktural melalui pengambilalihan pengelolaan PG GMM oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ia menyebut langkah ini sebagai opsi paling rasional dalam kondisi saat ini. Dari sisi kompetensi, Yuyus menilai PTPN memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih mumpuni dalam mengelola industri gula, mulai dari manajemen bahan baku, hubungan dengan petani, hingga efisiensi produksi dan distribusi.
“Bagi PTPN, itu sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka punya sistem dan pengalaman,” jelasnya. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi petani tebu. Menurutnya, petani tidak membutuhkan janji, melainkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas dan berkelanjutan.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Sekarang ini yang terjadi justru sebaliknya, penuh ketidakpastian,” imbuhnya. Tak hanya petani, Yuyus juga menyinggung nasib karyawan yang terdampak ketidakjelasan operasional. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi PHK terselubung. Harus ada arah restrukturisasi yang jelas, dan itu bisa lebih terjamin kalau dikelola oleh PTPN, tentu dengan pengawalan agar pekerja tidak dirugikan,” katanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa opsi pengambilalihan ini bukanlah bentuk penjualan aset negara, melainkan bagian dari penataan ulang antar BUMN agar fungsi dan perannya lebih tepat sasaran.
“Ini bukan jual aset. Ini restrukturisasi agar lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Yuyus juga menambahkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius. Ia menilai, sektor pergulaan di Blora memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama bagi petani tebu yang menggantungkan hidupnya pada kepastian musim giling dan serapan hasil panen. Ketika operasional pabrik tidak berjalan optimal, maka rantai ekonomi di tingkat bawah ikut terganggu, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pabrik gula.
Selain itu, ia juga mendorong agar proses pengambilan kebijakan ke depan tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan petani dan karyawan. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang saat ini mulai tergerus. “Jangan sampai keputusan strategis diambil tanpa mendengar suara mereka yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus ada komunikasi yang terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
.png)
.png)
0 Komentar