BLORA POS— Rencana perluasan kawasan tebu seluas 1.000 hektare di Kabupaten Blora pada Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Blora, Jumat (08/5/2026).
Forum yang mempertemukan DPRD, pemerintah daerah, petani, dan elemen masyarakat itu tidak hanya membahas percepatan tanam, tetapi juga menyoroti ketepatan sasaran bantuan hingga kepastian nasib petani setelah panen.
Audiensi yang berlangsung di Ruang lobi DPRD Blora tersebut dipimpin Ketua Komisi B Jayadi bersama anggota Yuyus Waluyo, Setya, dan Ratna Pancarini, Siswanto.
Dalam paparannya, Ngaliman menyampaikan bahwa pemerintah daerah optimistis target perluasan lahan tebu dapat tercapai. Hingga saat ini, usulan lahan baru yang masuk disebut telah mencapai sekitar 350 hektare. Menurutnya, bantuan bibit berasal dari pemerintah pusat melalui mekanisme usulan kelompok tani yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi administrasi maupun pengecekan lapangan.
Ngaliman juga menepis isu adanya bantuan bibit yang tidak ditanam petani. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh bibit disebut telah ditanam sesuai jadwal dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pengawalan agar distribusi bantuan benar-benar sampai kepada petani penerima.
Di tengah optimisme pemerintah daerah, Front Blora Selatan justru menekankan pentingnya transparansi dan validitas data penerima bantuan. Melalui Exi Agus Wijaya, mereka meminta program pengembangan tebu tidak hanya berorientasi pada target luasan lahan atau serapan anggaran, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan riil petani di lapangan.
Front Blora Selatan juga menyoroti persoalan klasik yang selama ini kerap dihadapi petani tebu, mulai dari ketidakjelasan penyerapan hasil panen hingga potensi kerugian akibat lemahnya tata distribusi. Mereka meminta pemerintah memastikan adanya ukuran keberhasilan yang jelas, termasuk identitas penerima bantuan, luas lahan garapan, produktivitas tanaman, serta jaminan pasar bagi hasil panen petani.
Audiensi tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta forum. Selain menjadi ruang evaluasi program pengembangan tebu, pertemuan itu juga mencerminkan besarnya harapan agar sektor tebu di Kabupaten Blora tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat dan memberi kepastian kesejahteraan bagi petani di tingkat bawah.
Hadir pula Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora Ngaliman, kelompok tani, serta Front Blora Selatan yang menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program pengembangan tebu. (Ambar)
.png)
.png)
0 Komentar