BLORA POS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa ( DPMD ) Kabupaten Blora Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi bagi badan usaha milik desa ( BumDes ) se-kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 di Gedung NU Blora pada Kamis (13/11/2025).
Pertemuan yang dihadiri oleh 25 perwakilan dari Kecamatan dan direktur bumdes ini berfokus pada pembekalan tata kelola dana bantuan sosial Ketapang, yakni dengan menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang ketat sesuai proposal dan akuntabilitas dalam pelaporan.
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk windrati menyampaikan, kewajiban penyampaian laporan kegiatan harus di laksanakan secara berkala. Sedangkan untuk kejelasan teknik mengenai periode pelaporan, para peserta dapat berkoordinasi langsung dengan pihak yang ditunjuk.
“Merespon kebutuhan di lapangan diusulkan adanya pelatihan khusus bagi para pengelola terutama pemuda untuk meningkatkan kapasitas mereka, usulan ini akan dipertimbangkan, untuk memastikan tujuan program tersebut dapat tercapai.” ucapnya.
Sedangkan untuk program Ketapang mengalokasikan 20% dari dana untuk dikelola oleh penerima. Bagi penerima dana diberikan fleksibilitas untuk menentukan jenis usahanya, dengan catatan harus saling menguntungkan dan sesuai peraturan.
” Unit usaha yang dibentuk harus berbadan hukum dan dapat bekerja sama dengan mitra atau pihak ketiga asalkan kerjasama tersebut saling menguntungkan dan sejalan dengan bidang pengembangan pangan.” terangnya
Masih menurut Yayuk, antara BumDes dan KopDes harus dapat menjalankan bidang usaha sejenis seperti di sektor pertanian dengan prinsip kolaborasi
” Bisa di ibaratkan seperti saudara kandung, bersaing dalam arti yang positif.” tambahnya
Sementara itu, kemitraan dengan pihak ketiga, seperti perusahaan di perbolehkan, untuk memperkuat usaha. Namun seluruh kerja sama dan pembentukan unit usaha wajib mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dan izin usaha.
Dengan demikian di harapkan dengan adanya evaluasi dan klarifikasi, mekanisme dana 20% untuk program Ketapang ke depan dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Blora. (Ambr)
0 Komentar